TANAH PUTIH- Tepakonline.com, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Teknologi Rokan Hilir (Rohil), Egi Febrian, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap sejumlah persoalan yang belakangan menjadi perhatian publik di Kabupaten Rohil.
Khususnya terkait dugaan
ketidaksesuaian mekanisme rekrutmen tenaga kerja pada perusahaan yang beroperasi di daerah serta lemahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Egi Febrian, kedua persoalan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat lokal.
“Oleh karena itu, diperlukan langkah
evaluatif yang komprehensif dari pemerintah daerah beserta instansi terkait guna memastikan seluruh kebijakan, dan praktik yang berlangsung berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Egi Febrian, Kamis (11/6/2026).
Terkait persoalan ketenagakerjaan Egi menegaskan, bahwa keberadaan perusahaan di Kabupaten Rohil harus memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam
membuka kesempatan kerja yang adil, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan tenaga kerja lokal.
“Apabila terdapat dugaan pengabaian terhadap regulasi daerah maupun ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, maka hal tersebut harus segera diklarifikasi secara terbuka
kepada publik untuk menghindari munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi yang berwenang,” tuturnya.
Ditegaskannya, investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah. Kehadiran
perusahaan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan sosial, pemberdayaan tenaga kerja lokal, dan
kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Di sisi lain, Egi Febrian juga menyoroti lemahnya pengelolaan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rohil. Menurutnya, sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar.
Kondisi PAD yang belum optimal menunjukkan perlunya evaluasi
terhadap efektivitas kebijakan, pengawasan, serta kinerja organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.
“PAD merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal. Ketika potensi daerah begitu besar namun tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah, maka diperlukan evaluasi yang serius dan menyeluruh terhadap tata kelola yang ada,” ujarnya.
Lebih lanjut, BEM Institut Teknologi Rokan Hilir memandang bahwa, pemerintah daerah harus berani melakukan pembenahan secara sistematis dan terukur terhadap sektor-sektor yang
berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Transparansi mengenai capaian, kendala, serta strategi peningkatan PAD harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk
pertanggungjawaban publik,” ungkapnya.
Egi menegaskan, bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Oleh karena itu, BEM Institut Teknologi Rokan Hilir akan terus mengawal berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat melalui kajian akademik, diskusi publik, audiensi, maupun langkah-langkah konstitusional lainnya,” terangnya.
“Kami mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik,” tegasnya.
Karena takutnya, masyarakat membutuhkan solusi, bukan pembiaran. Masyarakat membutuhkan
transparansi, bukan ketertutupan. Dan masyarakat membutuhkan keberanian dalam mengambil tindakan, bukan sekadar retorika,” tambahnya lagi.
Sebagai penutup, Egi Febrian menegaskan bahwa BEM Institut Teknologi Rokan Hilir akan terus mengawal proses perbaikan tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik di Kabupaten Rohil.
“Apabila tuntutan evaluasi dan perbaikan tidak mendapatkan respons yang serius, maka kami siap mengonsolidasikan kekuatan mahasiswa dan elemen masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan fungsi kontrol sosial yang dijamin oleh konstitusi,” imbuhnya.
Bagi kami, menjaga kepentingan rakyat adalah bagian dari tanggung jawab intelektual dan moral yang tidak dapat ditawar,” tutupnya. (Rls/Team/Red).
Komentar