Tepakonline.com, ROHIL- Ketua LAM Lembaga Adat Melayu Kabupaten Rokan Hilir Datuk Sri Jufrizan, menyatakan sikap tegas menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), di bawah Kementerian, yang kembali mencuat dalam perbincangan publik Nasional.
Ketua LAM Rohil Datuk Sri Jufrizan saat dikonfirmasi awak media melalui telepon selulernya mengatakan, wacana tersebut berpotensi melemahkan profesionalisme Polri sebagai institusi penegak hukum.
“Polri harus tetap berdiri sebagai alat negara yang netral dan tidak berada di bawah pengaruh kepentingan politik tertentu. Penempatan Polri di bawah kementerian justru membuka ruang intervensi kekuasaan,” kata Datuk Sri Jufrizan.
Datuk Sri Jufrizan menegaskan bahwa, posisi Polri telah diatur secara jelas dan tegas dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan,” terangnya
“Sehingga tidak boleh ditafsirkan secara politis maupun pragmatis karena bertentangan dengan semangat reformasi dan prinsip negara hukum,” terangnya.
Jika Polri berada di bawah Kementerian, maka yang dipertaruhkan bukan hanya independensi lembaga, tetapi juga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum,” paparnya.
Komentar