Tepakonline.com, ROHIL- Menanggapi isu yang berkembang dalam aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Rokan Hilir pada Selasa (18/3/2025), Anggota DPR RI Fraksi Golkar Dapil Riau, Dr. Hj. Karmila Sari, S.I.Kom., M.Si., memberikan klarifikasi tegas terhadap tudingan yang menyeret namanya.
Dalam pernyataannya, Karmila Sari menegaskan bahwa, tuduhan mengenai adanya pihak ketiga yang mengatur birokrasi di Pemkab Rokan Hilir tanpa kapasitas yang jelas adalah tidak berdasar.
Dr. Hj. Karmila menekankan, bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati H. Bistamam dan Wakil Bupati Jhony Charles berjalan sesuai aturan yang berlaku, dengan mengedepankan profesionalisme serta kepentingan masyarakat,” tegas Dr. Hj. Karmila Sari.
“Terkait isu yang berkembang, saya kira sebaiknya semua pihak mengacu pada fakta dan data yang benar. Pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir tetap berjalan dalam koridor hukum dan ketentuan yang berlaku. Tidak ada intervensi pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan,” jelas Dr. Hj. Karmila sari saat dikonfirmasi.
Ia juga menanggapi pernyataan massa aksi yang menuding adanya pihak tertentu yang mengatur kebijakan di luar kapasitasnya. Karmila Sari menilai bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar dan hanya bersifat asumsi yang dapat menyesatkan opini publik.
Lebih lanjut, Karmila Sari menekankan bahwa saat ini Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tengah fokus menjalankan program-program pembangunan daerah sesuai dengan visi-misi yang telah disampaikan dalam kampanye Pilkada 2024.
“Wabup terus berkoordinasi dengan Bupati, beserta koalisi dan juga relawan. Fokus kita adalah bagaimana bersama-sama membangun Rokan Hilir agar lebih maju dan sejahtera,” tambahnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas daerah dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum tentu kebenarannya.
“Kalau ada hal yang dirasa perlu dikritisi, mari kita bicarakan dalam forum yang tepat. Pemerintah daerah selalu terbuka terhadap aspirasi masyarakat, tetapi harus dilakukan dengan cara yang konstruktif,” terang Dr. Hj. Karmila Sari.
Dengan pernyataan ini, Karmila Sari berharap isu yang beredar dapat diluruskan dan masyarakat bisa lebih objektif dalam menilai situasi di Rokan Hilir. Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola yang baik demi kesejahteraan masyarakat.
“Fokus kita ke hal-hal yang sudah diperbuat oleh Bupati dan Wakil Bupati, seperti normalisasi tuntas, sehingga Bagan tidak Banjir, anggaran yang sudah di plotkan untuk seragam sekolah gratis,” sebut Dr. Hj. Karmila Sari.
Dalam waktu dekat normalisasi ke Pekaitan dan pengawalan evaluasi APBD 2025, agar cepat cair gaji dan THR serta banyak hal positif janji kampanye yang mulai dianggarkan.
“Mari kita semua masyarakat Kabupaten Rohil kompak dan berbagi tugas untuk hal yang konstruktif menuju pemerintahan yang baik kedepannya,” pesan Dr. Hj. Karmila Sari. (Rls).
Sumber: derapnews.
