Rapor Merah, 5 Poin Tuntutan Mahasiswa Terhadap Polres Rohil

Rapor Merah, 5 Poin Tuntutan Mahasiswa Terhadap Polres Rohil

Spread the love

Tepakonline.com, TANAH PUTIH- Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Kapupaten Rokan Hilir, mendatangi Markas Kepolisian Resort Rokan Hilir (Mapolres Rohil), Jalan Lintas Riau-Sumut KM 167, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Jumat (17/4/2026) sekira Pukul 16.00 Wib.

Rombongan mahasiswa ini datang ke Polres Rohil tersebut, yaitu membawa aspirasi masyarakat, agar Kapolda Riau ataupun Mabes Polri bisa mencopot jabatan Kapolres Rohil AKBP Isa Imam Syahroni SIK.MH sebagai Kapolres Rohil.

“Untuk datang ke Polda Riau ataupun ke Mabes Polti kami tidak punya biaya, inipun kami hujan-hujanan sampai dua jam dari Bagansiapiapi bisa sampai disini. Maka disini kami sampaikan, agar Kapolda Riau atau atupun Kapolri mencopot Kapolres yang sekarang, untuk digantikan dengan yang baru,” kata Ketua HMI Rohil, Eka Rahayu WP didampingi tekan-rekannya disela aksi unjuk rasa tersebut.

Eka Rahayu mengatakan, ketidak kompetenan seorang Kapolres di wilayah spesifik, seperti Rokan Hilir tidak hanya berdampak pada internal kepolisian, tetapi secara langsung merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat setempat.

“Berdasarkan rentetan peristiwa “rapor merah” yang terjadi, dan berikut adalah konsekuensi fatal dari kepemimpinan yang gagal di Polres Rohil ini.

Transformasi Wilayah Menjadi “Zona Nyaman” Kriminalitas ketika kepemimpinan lemah dalam pengawasan, hukum menjadi tumpul. Akibatnya.

“Normalisasi Pelanggaran. Praktik seperti Galian C ilegal dan prostitusi yang beroperasi secara terbuka di dekat Mapolres menciptakan kesan bahwa hukum bisa dikompromikan atau “dibeli”,” terang Eka.

Lanjut Eka, Ekosistem Narkoba yang Masif. Ketidakmampuan Kapolres dalam memetakan dan menindak diduga bandar narkoba, (seperti di Pasir Limau Kapas), membuat peredaran zat terlarang ini merambah hingga ke pelosok desa tanpa hambatan berarti.

“Dan krisis Wibawa Institusi di Mata Masyarakat, Kapolres adalah simbol otoritas negara di daerah tersebut, jika pimpinannya dianggap tidak kompeten.

Masyarakat Menjadi Hakim Sendiri. Kerusuhan warga di Pasir Limau Kapas adalah bukti nyata. Rakyat tidak lagi lapor polisi, melainkan melakukan aksi massa karena merasa negara (melalui polres) hadir hanya sebagai penonton.

“Hilangnya Rasa Aman. Warga kehilangan perlindungan ketika tersangka pelecehan seksual di Tanah Putih dilepaskan tanpa kejelasan medis/yuridis yang transparan,” imbuhnya.

Runtuhnya Disiplin dan Keselamatan Personel. Kematian seorang personel di tempat hiburan malam adalah puncak dari kegagalan kepemimpinan dalam mendisiplinkan bawahan.

Pelanggaran Kode Etik Massal. Tanpa kendali ketat, anggota cenderung menyimpang dari tugas pokoknya.

Risiko Nyawa Anggota. Kelalaian pimpinan dalam menetapkan zona terlarang bagi anggota atau membiarkan tempat hiburan tak berizin beroperasi berujung pada hilangnya nyawa anak buah sendiri.

Maladministrasi dan Kegagalan Operasional. Insiden tahanan kabur melalui jendela kamar mandi mencerminkan manajemen fasilitas dan sumber daya manusia yang buruk.

Kelalaian Struktural. Tahanan kabur bukan sekadar kesalahan penjaga pintu, melainkan kegagalan Kapolres dalam memastikan standar keamanan markas (Command Center dan pengecekan fisik) berjalan setiap hari.

Ketidakpastian Hukum. Kasus-kasus yang dilepas atau tidak dituntaskan menimbulkan tunggakan perkara yang merugikan pencari keadilan.

Penghambatan Pembangunan dan Investasi Daerah. Rokan Hilir memiliki potensi alam yang besar. Namun, ketidakkompetenan Kapolres menghambat kemajuan daerah karena:

Ketidakpastian Keamanan. Investor atau pelaku usaha enggan masuk ke daerah yang penegakan hukumnya lemah dan sering terjadi konflik horizontal/kerusuhan.

Kerusakan Lingkungan. Pembiaran Galian C ilegal merusak infrastruktur jalan dan ekosistem yang seharusnya dilindungi untuk pembangunan jangka panjang.

“Berdasarkan 5 poin-poin di atas, yang kami sampaikan, maka kami telah mempersiapkan surat pengunduran diri Kapolres Rohil yang sekarang, yang apabila di teken akan bisa kami antarkan ke Polda Riau dan kami kirimkan ke Mabes Polri,” tegasnya.

Dalam aksi itu terlihat mahasiswa meminta kepada personel yang berjaga di luar pagar, agar bisa menghadirkan Kapolres Rohil. “Apabila Bapak Kapolres tidak menjumpai kami, maka kami tidak akan bubar dari sini,” ungkapnya.

Menyikapi itu, Wakaplres Rohil Kompol Rikky Operiadi SIK.MH mengatakan, bahwa saat ini Kapolres Rohil mendapat tugas dari Kapolda Riau untuk menkondusifkan daerah Panipahan yang dampak terjadi aksi demo beberapa hari lalu.

Berdasarkan itu, maka sampai saat ini Bapak Kapolres masih berada di Panipahan. Namun demikian aspirasi yang rekan – rekan mahasiswa akan saya sampaikan ke Bapak Kapolres nanti,” papar Kompol Rikky.

Mendengar hal tersebut, rombongan mahasiswa sampai Pukul 18.00 Wib, sepakat dan masih tetap bertahan di luar pagar Mapolres Rohil. “Kami tunggu sampai Bapak Kapolres datang, dan apabila tidak realisasi juga tidak ada, maka kami akan buat aksi dengan jumlah masa yang lebih banyak lagi,” ujar mereka. (Rls/Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *